MEDAN – Kantor Hukum MAH & Rekan kembali mencatatkan keberhasilan dalam penyelesaian sengketa hukum secara humanis. Pada Jumat (20/11/2026), kantor hukum yang dipimpin oleh Direktur Dr. M. Ardiansyah Hasibuan, S.H., M.H., CPCLE., C.Me., CTA., CPLA. ini sukses memfasilitasi perdamaian antara para pihak yang berperkara di Markas Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Timur melalui pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice).
Perkara yang berhasil diselesaikan secara damai tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan, yang dalam sistem hukum pidana nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni Pasal 492 (terkait tindak pidana Penipuan) dan/atau Pasal 486 (terkait tindak pidana Penggelapan).
Dalam proses mediasi yang berlangsung tertib dan kondusif tersebut, Dr. M. Ardiansyah Hasibuan hadir secara langsung bertindak selaku Kuasa Hukum dari pihak Korban/Pelapor. Proses pelaksanaan Restorative Justice ini dipimpin dan difasilitasi langsung oleh Perwira Unit (Panit) beserta Penyidik Pembantu Polsek Medan Timur.
Mengenal Pengertian dan Dasar Hukum Restorative Justice
Sebagai informasi, Restorative Justice atau keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. Fokus utama dari mekanisme ini adalah pemulihan kembali pada keadaan semula (restitutio in integrum), bukan semata-mata pembalasan.
Di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaksanaan Restorative Justice memiliki payung hukum yang jelas, yakni diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, semangat keadilan restoratif ini juga sejalan dengan pembaruan hukum pidana nasional dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (seperti tujuan pemidanaan pada Pasal 51 dan pedoman pemidanaan pada Pasal 54) serta regulasi hukum acara pidana yang berlaku, dengan syarat utama telah terjadinya kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak dan terpenuhinya pemulihan hak-hak korban.
Apresiasi dan Pandangan Dr. M. Ardiansyah Hasibuan
Menanggapi tercapainya kesepakatan damai dalam perkara dugaan penipuan dan/atau penggelapan tersebut, Dr. M. Ardiansyah Hasibuan menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran penyidik Polsek Medan Timur atas profesionalisme mereka dalam membuka ruang dialog bagi para pihak. Ia menegaskan bahwa jalur Restorative Justice merupakan instrumen hukum modern yang sangat efektif untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya.
"Hukum tidak melulu soal penghukuman atau pembalasan, melainkan bagaimana memulihkan keadaan dan menjaga harmonisasi sosial di tengah masyarakat. Melalui mekanisme Restorative Justice sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 serta selaras dengan semangat pembaruan hukum dalam UU Nomor 1 Tahun 2023, hak-hak klien kami selaku korban dapat dipulihkan secara nyata dan kerugian yang dialami telah diselesaikan. Sementara hubungan kekeluargaan maupun sosial antara kedua belah pihak kembali membaik tanpa harus berlarut-larut dalam proses peradilan," ungkap Dr. M. Ardiansyah Hasibuan.
Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan mediasi ini membuktikan peran strategis advokat sekaligus mediator dalam menjembatani kepentingan hukum para pihak agar tercipta solusi yang adil dan bermartabat (win-win solution).
Kegiatan Restorative Justice di Polsek Medan Timur ini ditutup dengan penandatanganan surat kesepakatan perdamaian oleh para pihak, disaksikan oleh Kuasa Hukum serta jajaran penyidik Polsek Medan Timur, sebelum dilanjutkan dengan sesi dokumentasi bersama.
